DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ANTARA AHOK DENGAN DPRD DKI DI KOMPAS.COM

AYUNINDA, DEANISA PUTRI (2016) DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ANTARA AHOK DENGAN DPRD DKI DI KOMPAS.COM. . pp. 1-15.

[img] Text
JURNALKOM04355.pdf

Download (1010Kb)

Abstract

Di era demokrasi dan digital media yang berkembang sangat pesat seperti sekarang, masyarakat dapat dengan mudah menyuarakan pendapat. Salah satunya melalui kolom kometar yang telah disediakan oleh situs berita online. Melalui kolom komentar tersebut masyarakat dapat berkomentar, bahkan berinteraksi dan berdiskusi dengan masyarakat lainnya. Diskusi tersebut menciptakan sebuah proses demokrasi baru, salah satunya proses demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, penelitian ini melihat proses interaksi demokrasi deliberatif dalam kolom komentar Kompas.com terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI periode 27 Januari-13 April 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Melalui simple random sampling diperoleh sampel sebanyak 100 komentar dari populasi sebanyak 36.957 komentar dan teknik analisis penelitian ini dibantu dengan adanya coder. Penelitian ini dianalisis berdasarkan lima syarat kondisi demokrasi deliberatif menurut James S. Fishkin. Kelima syarat kondisi demokrasi deliberatif tersebut antara lain: Information, Substantive Balance, Diversity, Conscientiousness dan Equal Consideration. Kelima syarat tersebut menentukan proses interaksi dalam demokrasi deliberatif. Tetapi, dalam proses interaksi seseorang harus membuka identitas dirinya, oleh karena itu peneliti menambahkan satu unsur analisis yaitu nama pembaca. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kondisi demokrasi deliberatif dalam konflik antara Ahok dengan DPRD DKI di Kompas.com belum berjalan sesuai dengan syarat kondisi demokrasi deliberatif Fishkin. Terbukti dari syarat kondisi demokrasi deliberatif interakasi mendapatkan nilai 27, mengingat syarat utama dari proses demokrasi deliberatif yaitu adanya interaksi atau diskusi. Proses demokrasi atau interaksi di media online tidak lantas membuat masyarakat menggunakan nama anonim saat menyampaikan pendapat. Adanya anonimitas tidak selaras dengan proses demokrasi deliberatif, karena salah satu prinsip diskusi dalam demokrasi deliberatif adalah keterbukaan identitas.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Demokrasi deliberatif, James S. Fishkin, kondisi demokrasi deliberatif, Ahok, DPRD DKI, APBD DKI
Subjects: Komunikasi > Jurnalisme
Divisions: Fakultas ISIP > Ilmu komunikasi
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 16 Aug 2016 07:50
Last Modified: 16 Aug 2016 07:50
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10100

Actions (login required)

View Item View Item