PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN

Aryadi, G. and Sri Pudyatmoko, Y. PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Text (Penelitian Ilu Hukum) HK20810.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian dengan judul “PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN” ini berangkat dari keprihatinan terhadap demikian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang ada di masyarakat semakin menggambarkan betapa masyarakat disuguhkan dengan penyakit bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga sekaligus menjadi penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat yang melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaiamana pertimbangan hukum dari hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum administrasi dalam menyelesaikan kasus korupsi? Apakah hakim dan pejabat yang berwenang mempertimbangkan untuk penerapan sanksi kumulatif eksternal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim PN Sleman dan Pejabat Daerah yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan ancaman sanksi kumulatif eksternal. Dari penelitian ini diketemukan bahwa yang dipertimbangkan oleh hakim terutama hal yang pokok dalam tindak pidana korupsi seperti unsur melawan hukum, unsur kehendak/niat, unsur merugikan keuangan negara, dan belum menunjukkan hal lain seperti agar tidak ada pengulangan dan yang lebih luas seperti pendidikan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Demikian pula pertimbangan dari pejabat pemerintah yang berwenang yang mengenakan sanksi administrasi dalam memutus perkara korupsi, Hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menimbang kemungkinan penerapan sanksi kumulatif eksternal, yang dilakukan lebih bersifat normatif untuk menjalankan aturan.

Actions (login required)

View Item