MODEL KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL

Pudyatmoko, Y.Sri and Dewi, E.Imma Indra MODEL KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH YANG BERPIHAK PADA PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL. [Research]

Text (Penelitian Ilmu Hukum) HK38216.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Sebagaimana layaknya warga negara yang lain. penyandang disabilitas juga memiliki hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara. Kenyataannya di Kabupaten Bantul hak-hak penyandang disabilitas belum dapat dijamin pemenuhannya. Salah satu penyebabnya karena kebijakan penganggran keuangan daerah yang belum berpihak pada penyandang disabilitas. Namun tidak demikian di Kota Surakarta yang telah berhasil menjadi kota layak disabilitas. Kebijakan penganggaran keuangan daerah di Kota Surakarta mampu mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas yang disebut sebagai anggaran kecacatan. Objek material dari penelitian ini adalah model kebijakan penganggaraan keuangan daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat yang rentan diabaikan hak-haknya, padahal sebagaimana layaknya warga negara, penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang sama dengan warga negara yang lain. Kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas menyebabkan pemenuhan haknya juga memerlukan cara yang khusus pula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan haknya, bahkan mereka mendapatkan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Pengalokasian anggaran keuangan daerah merupakan salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan akses dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian perlu disediakan suatu model kebijakan penganggaran keuangan daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dari hasil penelitian terlihat bahwa penganggaran bagi kaum difabel Kabupaten Bantul berasal dari beberapa sumber baik APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan dari masyarakat. Peneriman tersebut cenderung belum tercukupi, bahkan dalam kondisi sekarang di mana data mengenai penyandang difabel belum sepenuhnya ada. Oleh karena itu usulan terhadap hal tersebut adalah agar dicari sumber penerimaan yang khusus untuk kaum difabel melalui earmarking dari CSR dan dari Pajak Hiburan. Persoalan yang lain yang terlihat dari hasil penelitian adalah belum seluruhnya aksesibilitas kaum difabel tercukupi, oleh karena itu harus diusahakan sebaik mungkin terutama oleh Pemerintah Kabupaten. Seubungn dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka mestinya penganggaran tidak berhenti pada pembelanjaan uang melainkan harus ada evaluasi untuk melihat output dan outcome dari penganggaran itu. Terhadap dal tersebut perlu dilakukan oleh semua SKPD terkait dan organsasi swasta yang terlibat, sehingga akan membuahkan hasil yang lebih optimal. Akhir dari penelitian ini dihasilkan artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan pembuatan usulan model penganggaran.

Actions (login required)

View Item