METODE PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN INKONSISTENSI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Christiani, Theresia Anita and Hutapea, Maria METODE PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN INKONSISTENSI LAHIRNYA UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN. [Research]

[img] Text (Penelitian Ilmu Hukum)
HK41818.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11Mb)

Abstract

Diundangkannya UU OJK pada tanggal 22 November sejak diamanatkan oleh Pasal 34 UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menunjukkan tarik ulur keberadaan Otoritas Jasa Keuangan yang akan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dalam perkembangannya UU No.23 Tahun 1999 diubah dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2004. Berlakunya UU tersebut membawa konsekuensi ketentuan yang berkaitan dengan lembaga pengawasan jasa keuangan tersebut mengalami perubahan. Terdapat beberapa inkonsistensi antara ketentuan yang mendasari dibentuknya UU OJK, dan ketentuan didalam OJK itu sendiri. Dasar pengaturan terbentuknya OJK adalah UUD 1945 dan UU Bank Indonesia. Hal ini menjadi suatu permasalahan yuridis disebabkan terbentuknya OJK akan sangat mempengaruhi tugas-tugas Bank Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak pada tujuan Bank Indonesia untuk memelihara dan menstabilkan nilai rupiah. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk menemukan metode penyelesaian hukum yang tepat dalam memberikan solusi terhadap isu inkonsistensi hukum terkait dengan lahirnya UU OJK. Target khusus penelitian ini adalah untuk menemukan suatu metode yang tepat dalam rangka mengkaji dan menjawab isu hukum tentang inkonsistensi hukum terkait munculnya UU OJK. Rencana kegiatan untuk menemukan suatu metode penyelesaian hukum yang tepat untuk memberikan solusi terhadap isu inkonsistensi hukum terkait dengan lahirnya UU OJK dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap yang pertama adalah menemukan isu inkonsistensi hukum munculnya UU OJK. Tahap ini dilakukan dengan menemukan ratio legis dan dasar ontologis pengaturan yang terkait dengan munculnya UU OJK, Tahap ini sudah diselesaikan pada tahun I . Tahap yang kedua: dari berbagai metode penyelesaian hukum , maka akan dapat ditemukan metode penyelesaian yang paling tepat untuk dapat mengkaji dan menjawab isu inkonsistensi hukum dalam munculnya UU OJK Metode penelitian yang dipakai antara lain bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan data sekunder dan keterangan narasumber sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan. Metode analisis data yang digunakan adalah metoda analisis data kualitatif. Hasil penelitian tahap 1 adalah adanya inkonsistensi hukum antara UUD 1945 dan UU OJK serta UU OJK dan UU Bank Indonesia. Hasil penelitian tahap II adalah terdapatnya dua metode penyelesaian terhadap isu inkonsistensi hukum yang terjadi yaitu metode penyelesaian hukum dan metode penyelesaian substantif . Hasil penelitian tahap II adalah Metode penyelesaian inkonsistensi lahirnya OJK antara UUD 1945 dan UU OJK adalah dengan mengajukan inkosistensi tersebut ke Mahkamah Konstitusi . Metode penyelesaian inkonsistensi lahirnya OJK antara UU Bank Indonesia dan UU OJK adalah dengan menerapkan prinsip /doktrin hukum yang ada .

Item Type: Research
Subjects: Ilmu Hukum > Kenegaraan dan Pemerintah
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 10 Feb 2017 09:39
Last Modified: 10 Feb 2017 09:39
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11135

Actions (login required)

View Item View Item