PENGATURAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI ASIMETRIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Hartono, Yohanes and Kastowo, Chryssantus PENGATURAN DESENTRALISASI ASIMETRIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI ASIMETRIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). [Research]

[img] Text (Y. Hartono)
HK87215.pdf

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaiman Pengaturan desentralisasi asimetris di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian juridis normative yang mencari dan menganalisis bagaimanakah politik desentralsiasi asimetris dalam perundang-undangan Indonesia dan perwujudannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 13 tahun 2012. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa Politik hukum desentralisdasi asimetris telah dianut oleh UUD 1945. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18B, khususnyan ayat (1) yang menetapkan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Konsep desentralisasi asimetris pada waktu berlakunya UU No. 13 tahun 2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah desentralisasi yang diwujudkan dalam urusan-urusan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 13 Tahun 2012. Konsep desentralisasi asimetris dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini terletak pada kewenangan yang diberikan dan dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sesuai dengan keadaan daerah (sumber daya alam dan sosial budaya). Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah perlu dilakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan melakukan sinkronisasi dan mensinergikan antara urusan-urusan istimewa dengan urusan-urusan otonom sehi9nggta dapat mencerminkian potensi dan keadaan, baik sumber daya alam dan social budaya sesuai dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah daerah di dalamnya dengan mendasarkan pada RPJPD

Item Type: Research
Uncontrolled Keywords: Pengaturan, desentralisasi asimetris, Peraturan Daerah, UU No. 13 Tahun 2012.
Subjects: Ilmu Hukum > Kenegaraan dan Pemerintah
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 29 Aug 2018 08:06
Last Modified: 29 Aug 2018 08:06
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/15572

Actions (login required)

View Item View Item