PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM PENGGABUNGAN USAHA PADA PERSEROAN TERBATAS NON BANK PMA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998

SUHARTONO, ANTONIUS (2004) PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM PENGGABUNGAN USAHA PADA PERSEROAN TERBATAS NON BANK PMA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998. S2 thesis, UAJY.

Preview	Text (HALAMAN JUDUL) MIH017700.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) MIH017701.pdf Download (557kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) MIH017702.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB III) MIH017703.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text (BAB IV) MIH017704.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
Preview	Text (BAB V) MIH017705.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan penggabungan perusahaan perseoran terbatas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, mengakibatkan tenaga kerja yang bekerja pada perseroan terbatas yang melakukan penggabungan cenderung dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut, sebab tenaga kerja seringkali mendapat perlakuan yang tidak seimbang, seperti tiadanya kewajiban yang mengikat bagi perseroan terbatas tentang cara penyelesaian status tenaga kerja yang terkait dalam penggabungan itu. Sebagai akibat dari ketimpangan tersebut, maka tenaga kerja harus menerima adanya PHK. Dengan latar belakang yang demikian itu, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA, khususnya di sektor industri kimia dalam tahun 2001? 2) Bagaimana tanggungjawab perusahaan perseroan terbatas swasta non bank PMA tersebut terhadap tenaga kerjanya yang mengalami PHK sebagai akibat pelaksanaan penggabungan perusahaan? 3) Bagaimana sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi adanya PHK terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseroan terbatas non bank PMA yang melaksanakan penggabungan perusahaan? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini meliputi: secara obyektif yaitu untuk mengetahui perlindungan terhadap tenaga kerja akibat adanya pelaksanaan penggabungan perusahaan, kemudian untuk mengevaluasi tanggung jawab perusahaan yang melakukan PHK, sebagai akibat adanya penggabungan yang dilakukan perseroan terbatas tersebut. Secara subyektifnya adalah guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penilitian hukum normatif, sedangkan bahan/materi penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan. Alat penumpulan datanya adalah: wawancara dan kuesioner serta studi dokumen. Sedangkan cara analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan proses berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa tidak terdapat perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan penggabungan usaha perseroan terbatas swasta non bank PMA yang dikarenakan tidak terdapatnya sanksi yang mengikat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1998. Tanggung jawab perusahaan dalam melakukan PHK akibat terjadinya penggabungan menjadi tidak jelas karena tidak ada penjelasan secara rinci dari Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 mengenai kepentingan karyawan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam penggabungan. Sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis dalam melaksanakan penggabungan usaha dengan PHK terhadap tenaga kerja, tidak terjadi sinkronisasi, hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggabungan perusahaan tidak menunjuk dengan tegas kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PHK sebagai rujukannya.

Actions (login required)

View Item