PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI, STUDI TERHADAP KASUS BUDI GUNAWAN DAN SETYA NOVANTO

Aryadi, G. (2019) PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI, STUDI TERHADAP KASUS BUDI GUNAWAN DAN SETYA NOVANTO. UAJY.

Text HK_G ARYADI_PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN APARATUR PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI, STUDI TERHADAP KASUS BUDI GUNAWAN DAN SETYA NOVANTO” ini berangkat dari keprihatinan terhadap demikian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang ada di masyarakat semakin menggambarkan betapa masyarakat disuguhi dengan penyakit bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga sekaligus menjadi penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat yang melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan yang membatalkan keputusan aparatur penegak hukum dalam penetapan tersangka terhadap BG sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi? Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan dalam membatalkan keputusan penetapan tersangka terhadap SN sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi? Apa perbedaan signifikan antara putusan praperadilan kasus BG dan kasus SN, dan bagaimana jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Praperadilan dalam memutus permohonan praperadilan perkara pidana korupsi. Dari penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam kasus BG lebih mengarah kepada ketidakwenangan pejabat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sementara dalam kasus SN lebih mempertimbangkan soal prosedural dalam penetapan tersangka. Dalam rangka kemungkinan bila dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, mestinya penyidik tidak hanya mengedepankan niat dan keinginan dalam memberantas korupsi, sementara sisi prosedural dan kecermatan di dalam mencermati ketentuan yang ada mesti harus dilakukan juga.

Actions (login required)

View Item