MENGUKUR DAN MENANGGULANGI KOMPLEKSITAS HAK PREROGATIF PRESIDEN PADA PENGANGKATAN MENTERI DALAM KABINET

Antoro, Bibianus Hengky Widhi and Miladmahesi, Rosita MENGUKUR DAN MENANGGULANGI KOMPLEKSITAS HAK PREROGATIF PRESIDEN PADA PENGANGKATAN MENTERI DALAM KABINET. In: Seminar.

Preview

Text (Bibianus Hengky Widhi Antoro - Rosita Miladmahesi) NASKAH CALL OF PAPER FINAL KNHTN (1).pdf Download (282kB) | Preview

Abstract

Rezim terpilih berdasarkan pemilu seringkali mengalami problematika apabila dihubungkan kepada pembentukan kabinet. Permasalahan akan semakin rumit apabila rezim terpilih (presiden) merupakan petahana. Pada periode kedua, dapat dimungkinkan terjadinya perombakan kabinet dalam pemerintahan. Perombakan postur kabinet bukanlah perkara yang mudah. Adanya perombakan tentu saja melambangkan masa transisi dan mencerminkan bentuk evaluasi atas kabinet yang lalu, sehingga di masa depan rezim terpilih tersebut dapat menemukan formula yang ideal bagi negara. Dugaan atau asumsi bahwa hasil perombakan kabinet terkadang sarat akan kepentingan politik juga tidak dapat dihindari. Meskipun dalam pelaksanaan, presiden terpilih selaku pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi memiliki hak prerogatif dalam memilih menteri, hak tersebut seringkali bersinggungan dengan kepentingan dari koalisi partai yang mendukungnya. Maka sering terjadi kompleksitas saat seorang presiden dihadapkan oleh hak prerogatifnya dalam pengangkatan menteri. Disisi lain, presiden dapat saja menunjuk menteri yang berasal dari kalangan koalisi partai politiknya, dan disisi lain, presiden juga dapat saja menunjuk seseorang untuk diangkat menjadi menteri yang berasal dari kalangan profesional diluar koalisi partai politik yang mengusungnya. Selain banyaknya penafsiran atas hak prerogatif, undang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan menteri juga tidak memberikan ketegasan mengenai komposisi seperti apa yang memungkinkan seseorang untuk menjabat sebagai menteri. Sehingga ketentuan hak prerogatif dan ketentuan hukum yang berlaku pun dapat disusupi oleh kepentingan politis.

Actions (login required)

View Item