KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN KERAMBA JARING APUNG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU, KABUPATEN NATUNA

Delfia, Fila (2020) KAJIAN POLITIK HUKUM PENDIRIAN KERAMBA JARING APUNG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PULAU SEDANAU, KABUPATEN NATUNA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Fila Delfia) 1752027701.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 1752027703.pdf Restricted to Registered users only Download (120kB)
	Text 1752027704.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Nelayan Pulau Sedanau menjadikan Keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan. Hasilnya memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di Pulau Sedanau. Kesejahteraan nelayan meningkat serta perekonomian Pulau Sedanau menjadi maju. Kendati demikian, keramba jaring apung yang sudah berjalan hampir 5 (lima) tahun, pendiriannya tidak memiliki dasar hukum, dan hukum positif yang ada tidak cukup mengaturnya secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlu adanya peraturan mengenai keramba jaring apung di Pulau Sedanau, serta mengkaji politik hukum terhadap pendirian keramba jaring apung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Pulau Sedanau. Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatannya yaitu politik hukum, sehingga dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, serta mengkaji peraturan mana yang seharusnya diberlakukan. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pendirian keramba jaring apung di Pulau Sedanau didasarkan oleh sebuah perilaku, karena bermula dari seseorang nelayan mendirikan keramba jaring apung dan memperoleh hasil sumber daya alam yang besar. Hasil yang diperoleh mampu meningkatkan pembangunan ekonomi. Beranjak dari hal tersebut membuat nelayan di Pulau Sedanau tetap mempertahankan keramba jaring apung sebagai alat penangkapan ikan, meski tidak ada peraturan yang mengatur secara rinci. Keramba jaring apung di Pulau Sedanau, menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi sosial. Hal ini didasari dengan kesejahteraan nelayan di Pulau Sedanau menjadi meningkat, dan sesuai bahwa setiap warga berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Actions (login required)

View Item