TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUSAT PERBELANJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS PADA UNIQLO STORE DAN PARACHUTE STORE)

Putra, Julius Ariel (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUSAT PERBELANJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN (STUDI KASUS PADA UNIQLO STORE DAN PARACHUTE STORE). S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Julius Ariel Putra) 1605123201.pdf Download (18MB) | Preview
	Text 1605123202.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Di dalam praktiknya, pencantuman klausula baku dalarn Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum marnpu menghentikan pelanggaran yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan responden, serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung. Studi kepustakaan dan wawancara terpilih sebagai metode dalarn mengumpulkan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman serta korban klausula baku dari pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman yang juga berdornisili di Kabupaten Sleman. Metode purposive diterapkan dalam memilih sampel yang didasari oleh kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Metode kualitatif digunakan dalam menganalisis data. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode bernalar secara induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan klausula baku pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Sleman khususnya pada Uniqlo Store Hartono Mall dan Parachute Ambarrukmo Plaza masih belum sesuai kaidah pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK.

Actions (login required)

View Item