AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE TAHUN 2018

Grasia, Maria Rosalina (2021) AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA TIGA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE TAHUN 2018. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Maria Rosalina Grasia) 16 04 228531.pdf Download (11MB) | Preview
	Text 16 04 228532.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 16 04 228533.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text 16 04 228534.pdf Restricted to Registered users only Download (867kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa (DD), bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa serta kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan di Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea di Kecamatan Nangapanda dimulai dari persiapan Musrembangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDesa tahun 2018 sampai pada pengumpulan dokumen-dokumen syarat pencairan DD ke pihak pemerintahan kabupaten. Pada tahap perencanaan ini semua desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan tetapi masih belum disiplin terkait waktu pengumpulannya. Bentuk akuntabilitas dan tranparansi pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan APBDes tahun 2018. Pelaksanaan program kerja untuk bidang yang didanai oleh Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel melalui sertifikasi kegiatan setiap program yang dijalankan, kemudian ditampilkan secara transparan dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat. Semua kegiatan dan program kerja telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan telah dilakukan bendahara secara tranparan dan akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, perangkat desa masih kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban sehingga secara administrasi pertanggungjawabannya masih belum tepat waktu. Kendala utamanya adalah sumber daya manusia dari perangkat desa yang belum memadai.

Actions (login required)

View Item