POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (KONSEP 2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN

FATEM, ANANDA DIAN TIFANO (2019) POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP (KONSEP 2017) DAN POTENSI KRIMINALISASI YANG BERLEBIHAN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANANDA DIAN TIFANO FATEM) 15 52 02426_0.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text 15 52 02426_1.pdf Download (369kB) | Preview
Preview	Text 15 52 02426_2.pdf Download (474kB) | Preview
	Text 15 52 02426_3.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text 15 52 02426_4.pdf Restricted to Registered users only Download (581kB)
Preview	Text 15 52 02426_5.pdf Download (282kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP dan Potensi Kriminalisasi yang Berlebihan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan menemukan penyebab terjadinya potensi over-kriminalisasi pada Pasal 484 RUU KUHP dan mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab over-kriminalisasi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) berpotensi menimbulkan overcriminalization dikarenakan dalam rumusan Pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Oleh sebab itu dalam rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) perlu dirumuskan ulang, melalui proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip biaya dan hasil, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki, dan memperhatikan kapasitas/daya kerja penegak hukum.

Actions (login required)

View Item