PROBLEMATIKA PENENTUAN BIAYA EKSEKUSI DALAM PERKARA EMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 276/K/PDT.SUS-PHI/2018)

Silalahi, Desnal Natalio (2021) PROBLEMATIKA PENENTUAN BIAYA EKSEKUSI DALAM PERKARA EMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 276/K/PDT.SUS-PHI/2018). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Desnal Natalio Silalahi) 185202962_bab 0.pdf Download (511kB) | Preview
Preview	Text 185202962_bab 1.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text 185202962_bab 2.pdf Download (499kB) | Preview
	Text 185202962_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text 185202962_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB)
Preview	Text 185202962_bab 5.pdf Download (421kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berjudul “Problematika Penentuan Biaya Eksekusi Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial” tesis dengan judul tersebut bertujuan mengetahui dan mengkaji penentuan biaya eksekusi putusan Pengadilan dalam perkara pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berfikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan konsep perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa penentuan biaya eksekusi PHI merujuk pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor: W13.U1/4246/HK. 02/VII/2019, Secara Atributif Ketua Pengadilan diberikan kewenangan dalam pembuatan SK berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Adapun parameter penentuan biaya yang tercantum dalam SK berdasarkan informasi /masukan dari yang melaksanakan SK terdahulu. Selain itu penentuannya bergantung pada lokasi dan obyek yang akan dieksekusi seperti halnya jarak tempuh obyek eksekusi, besar kecilnya obyek serta situasi lokasi yang akan dieksekusi.

Actions (login required)

View Item