POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Munthe, Gerry Alvindo Daniel (2021) POLITIK HUKUM PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Gerry Alvindo Daniel Munthe) 195203075_bab 0.pdf Download (443kB) | Preview
Preview	Text 195203075_bab 1.pdf Download (136kB) | Preview
Preview	Text 195203075_bab 2.pdf Download (266kB) | Preview
	Text 195203075_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text 195203075_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
Preview	Text 195203075_bab 5.pdf Download (120kB) | Preview

Abstract

Konsep pembangunan ekonomi konvensional semakin mendapatkan kritik dari masyarakat global. Konsep ini dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan saat ini. Karena dinamika ini, semakin dirasakan tuntutan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan perspektif ke arah pembangunan berkelanjutan ini membutuhkan penyesuaian peraturan perundangundangan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Penyesuaian peraturan hukum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dikenal dengan istilah politik hukum. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kontribusi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Bisnis sebagai bagian penting dari pembangunan memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, salah satunya dalam kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan yang biasa dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun, regulasi TJSL Indonesia saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang yang menyebabkan implementasi TJSL menjadi tidak efektif. Proses pembuatan undang-undang yang secara spesifik mengatur TJSL juga menghadapi masih menghadapi banyak tantangan. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan dan keselarasan regulasi TJSL di Indonesia dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan analisa terhadap nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur TJSL dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, dipahami bahwa pada umumnya regulasi TJSL saat ini telah sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya nilai dalam TPB yang terkandung dalam regulasi TJSL. Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan TJSL seharusnya beradaptasi agar dapat menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisa terhadap Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU TJSP), kesamaan nilai yang dimiliki RUU dengan konsep pembangunan berkelanjutan menunjukkan telah digunakannya pertimbangan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RUU. Namun demikian, RUU TJSP belum secara spesifik mengatur beberapa aspek penting dalam TJSL yang diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dari pemangku kepentingan pelaksanaan TJSL. Hal-hal tersebut penting untuk diatur agar pengaturan TJSL dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan sehingga implementasi TJSL dapat dilakukan secara efektif.

Actions (login required)

View Item