KONSTRUKSI SOSIAL PENAMBANG PASIR RAKYAT MANUAL ILEGAL ATAS PEKERJAANYA DI SUNGAI PROGO DUSUN PLOSO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

GUNAWAN, . (2021) KONSTRUKSI SOSIAL PENAMBANG PASIR RAKYAT MANUAL ILEGAL ATAS PEKERJAANYA DI SUNGAI PROGO DUSUN PLOSO KECAMATAN SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (GUNAWAN) 171006364 0.pdf Download (577kB) | Preview
Preview	Text 171006364 1.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text 171006364 2.pdf Download (231kB) | Preview
	Text 171006364 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 171006364 4.pdf Download (437kB) | Preview

Abstract

vJumlah kemiskinan di Kulon Progo menempati urutan ke-2 dari 4 kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan jumlah sebanyak 17,12 persen dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di sana. Jumlah yang bekerja pada sektor informal sangat banyak dan beragam, salah satunya penambang pasir rakyat manual baik yang legal maupun ilegal seperti yang ada di Dusun Ploso, Kecamatan Sentolo. Mereka memilih bekerja sebagai penambang pasir karena keterbatasan akses dan tidak adanya keterampilan untuk dapat bekerja di sektor formal atau pekerjaan lainya serta kesulitan untuk membuat Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial penambang pasir rakyat manual ilegal atas pekerjaannya di Sungai Progo, Dusun Ploso, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan untuk menganalisis kajian ini adalah teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Konstruksi sosial terbentuk melalui tiga dialektika yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan diawali pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi sosial penambang pasir rakyat manual ilegal atas pekerjaannya melalui proses eksternalisasi, objektivasi , dan internalisasi. Proses eksternalisasi diawali dengan adanya aturan-aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di mana dalam pasal 67 Tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bahwa penambang rakyat harus memiliki izin sebelum melakukan penambangan dan dalam hal ini Pemerintah menempatkan penambang sebagai penambang pasir yang ilegal. Selain adanya aturan pemerintah juga adanya aturan informal yang dibuat oleh penambang, masyarakat atau petugas terkait, dan aparat setempat yang mengatur mengenai penarikan retribusi yang digunakan untuk kepentingan bersama seperti perbaikan jalan yang dilewati kendaraan yang mengangkut pasir setiap harinya. Proses objektivasi terjadi ketika penambangan pasir rakyat ilegal dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan pejabat setempat karena penambang pasir manual ilegal tersebut dianggap sebagai bagian dari masyarakat Dusun Ploso. Selain karena dianggap bagian dari masyarakat proses objektivasi terlihat dari adanya kesepakatan pembayaran retribusi setiap selesai melakukan penambangan pasir yang besaran nominalnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penambang pasir dengan masyarakat atau petugas yang terkait. Proses tersebut diterima sehingga kemudian menjadi kebiasaan bagi penambang pasir rakyat ilegal. Pada tahap internalisasi berisi mengenai pemaknaan penambang pasir rakyat atas pekerjaannya yang terbagi menjadi dua yaitu: (1) penambang yang tidak menganggap pekerjaan yang dilakukan selama ini adalah pekerjaan yang ilegal karena tidak mendapatkan sosialisasi dan (2) penambang yang memaknai bahwa pekerjaannya adalah ilegal namun tetap menambang karena merasa yang lainya juga banyak bekerja serupa seperti dirinya dan tidak memiliki izin serta tidak melakukan perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena persyaratan yang dianggap begitu banyak.

Actions (login required)

View Item