KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA

Permatasari, .Alexandra Lydia Diella (2022) KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TERHADAP PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Alexandra Lydia Diella Permatasari) 180512999_bab 0.pdf Download (467kB) | Preview
Preview	Text 180512999_bab 1.pdf Download (323kB) | Preview
	Text 180512999_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (629kB)
Preview	Text 180512999_bab 3.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

Perizinan merupakan alat kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk mengendalikan eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan karena kegiatan sosial maupun ekonomi. Izin sebagai alat untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Perizinan membutuhkan objektivitas yang jelas serta tertulis pada kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Perizinan mengalami perubahan seiring dengan perkembangnya zaman. Diadakan sistem perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan izin diharapkan dapat memberi kemudahan untuk masyarakat pelaku usaha supaya antusias saat mengurus izin usaha. Didasarkan pada hal tersebut pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan online single submission. Sistem online single submission memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan baik terhadap pelaku usaha maupun perangkat daerah, khususnya dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif dengan melakukan wawancara beberapa narasumber dan analisis data. Hasil dari olah data ditemukan bahwa ada perubahan terhadap struktur tatanan organisasi, pemisahan pengurusan perizinan serta kendala yang masih dirasakan oleh para pihak. Penulis merekomendasikan untuk pemerintah Kota Yogyakarta segera melakukan penyesuaian sistem dan prosedur karena terbitnya peraturan daerah yang baru saja dikeluarkan pada ahkir Desember 2021.

Actions (login required)

View Item