TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA SEGMEN I (Ruas Kartasura – Karanganom)

Ambarwati, Fisca (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO – YOGYAKARTA SEGMEN I (Ruas Kartasura – Karanganom). S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Fisca Ambarwati) 205203225_Bab 0.pdf Download (716kB) | Preview
Preview	Text 205203225_Bab 1.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 205203225_Bab 2.pdf Download (250kB) | Preview
	Text 205203225_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text 205203225_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
Preview	Text 205203225_Bab 5.pdf Download (305kB) | Preview

Abstract

Pengadaan tanah merupakan cara yang dianggap efektif untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan. Pada prinsipnya, pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Namun demikian, ganti kerugian kerap menjadi permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah. Salah satu penyebabnya adalah terdapat perbedaan antara nama pihak yang berhak dengan penerima ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan ketentuan yang berlaku dalam hal penerima ganti kerugian pada pengadaan tanah Jalan Tol Solo – Yogyakarta Segmen I (Ruas Kartasura - Karanganom). Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian dilakukan di Kabupaten Klaten dengan sampel yang dipilih secara purposive. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian ganti kerugian diutamakan bagi tanah yang dimiliki oleh perseorangan dengan ganti kerugian berupa uang. Pemberian ganti kerugian dilaksanakan sesuai kelengkapan berkas administrasi, hasil validasi dan verifikasi terkait subyek dan obyek pengadaan tanah. Penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap selain pemilik tanah dapat dilakukan dengan putusan pengadilan terhadap sengketa kepemilikan hak atas tanah dan/atau asas pemisahan horizontal bagi penyewa tanah atau pemilik bendabenda yang berkaitan dengan tanah.

Actions (login required)

View Item