PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM SISTEM E-PROCUREMENT DI KABUPATEN SLEMAN

Febrianti, Ni Made Regina (2022) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM SISTEM E-PROCUREMENT DI KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (Ni Made Regina Febrianti)
190513359 0.pdf

Download (931kB) | Preview
[img]
Preview
Text
190513359-1.pdf

Download (270kB) | Preview
[img] Text
190513359-2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (617kB)
[img]
Preview
Text
190513359-3.pdf

Download (165kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Kesejahteraan bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipenuhi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang disebut eprocurement. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan e-procurement bagi program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahannya sejak tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement di Kabupaten Sleman, dan kendala yang dihadapi beserta solusinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa penerapan eprocurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman telah membantu dalam memenuhi seluruh prinsip pengadaan barang/jasa yang ada. Dalam penerapan e-procurement, terdapat beberapa kendala seperti permasalahan pada sistem dan dari sisi penyedia barang/jasa yang memilih mundur dari tender karena kendala di persyaratan. Solusi yang dilakukan oleh LPSE Kabupaten Sleman adalah dengan memperbaiki sistem, melaporkan permasalahan melalui fitur LPSE Support, dan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran tender

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: Pembangunan Nasional, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Prinsip, dan Eprocurement
Subjects: Ilmu Hukum > Kenegaraan dan Pemerintah
Divisions: Fakultas Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Editor 5 uajy
Date Deposited: 02 Mar 2023 10:26
Last Modified: 02 Mar 2023 10:26
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/28618

Actions (login required)

View Item View Item