URGENSI PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA

Syahputra, Roy (2023) URGENSI PENGATURAN CITIZEN LAWSUIT MELALUI PENAFSIRAN TERHADAP PASAL 53AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Roy Syahputra) 195202998_Bab 0.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text 195202998_Bab 1.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text 195202998_Bab 2.pdf Download (277kB) | Preview
	Text 195202998_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text 195202998_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
Preview	Text 195202998_Bab 5.pdf Download (167kB) | Preview

Abstract

Hukum pada prinsipnya merupakan suatu instrumen yang dilahirkan untuk melindungi setiap warga negara maupun badan hukum perdata dari tindakan kesewenang-wenang oleh suatu kekuasaan. Namun hukum tidak dapat dijalankan apabila tidak didukung oleh suatu sistem yang terbentuk dengan baik. Akan tetapi, negara bisa lalai untuk melindungi hak asasi manusia dengan suatu kebijakan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dapat merugikan warga negara secara umum, berdasarkan kelalaian tersebut diperlukan jenis gugatan yang dapat menghukum atas kelalaian negara tersebut, hal ini ada pada jenis gugatan Citizen Lawsuit. Di Indonesia sudah ada beberapa kasus atau perkara, akan tetapi melalui gugatan di peradilan umum, yakni di bawah kendali pemegang kekuasaan kehakiman yang lain Mahkamah Agung. Salah satu kelemahan citizen lawsuit di Indonesia yaitu tidak adanya regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu, jika berbicara tentang citizen lawsuit maka sudah tentu hal tersebut berbicara tentang tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Diberlakukannya citizen lawsuit di Indonesia saat ini, tentu masih harus dibenahi serta diperjelas dan diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kewenangan pengadilan mana saja yang memiliki kompetensi untuk menerima gugatan warga negara (citizen lawsuit). maka dari itu rumusan masalah dalam tesis ini mempertanyakan: Bagaimana urgensi pengaturan Citizen Lawsuit pada sistem hukum Indonesia dalam kaitan penyelesaian sengketa tata usaha negara?. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Objek penelitian ini adalah pengupayaan pengaturan Citizen Lawsuit di dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian adalah, ditafsirkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang�Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara dianggap kompeten dan sangat berpeluang untuk menerima gugatan citizen lawsuit.

Actions (login required)

View Item