PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN BABI DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN

Nurmalitasari, Aninditya (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN BABI DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Aninditya Nurmalitasari) 160512407 0.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text 160512407 1.pdf Download (278kB) | Preview
	Text 160512407 2.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
Preview	Text 160512407 3.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup akibat peternakan babi di Kapanewon Gamping merupakan permasalahan yang belum teratasi hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Selain itu juga, untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam memberikan perlindungan hukum atas pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, didukung dengan menggunakan teknik probability sampling. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: pertama, Perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sesuai dengan Pasal 69 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sedangkan, perlindungan hukum secara represif diberikan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menutup sebagian peternakan kandang babi yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan hidup di Kapanewon Gamping. Kedua, kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan perlindungan hukum ialah masyarakat yang tidak dapat dibina mengenai pemindahan lokasi ternak untuk menghindari pencemaran di pemukiman, ternak babi sebagai satu-satu nya mata pencaharian warga mengakibatkan instansi terkait kesulitan untuk menertibkan ataupun menutup ternak yang menyebabkan pencemaran lingkungan, kurangnya literasi masyarakat mengenai fungsi septictank untuk mengurangi pencemaran akibat kotoran babi, biaya yang harus dikeluarkan untuk pakan kering lebih besar dibandingkan dengan pakan yang berasal dari sampah. Dari hasil studi ini, penulis memberikan saran agar Dinas Lingkungan Hidup agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pencemaran lingkungan secara kontinyu. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah teredukasi apabila sosialisasi dilakukan secara berkala, sistematis dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item