KEKUATAN HUKUM LEGALITAS UMKM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Barasa, Pandame (2023) KEKUATAN HUKUM LEGALITAS UMKM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Pandame Barasa) 215214420_Bab 0.pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text 215214420_Bab 1.pdf Download (343kB) | Preview
Preview	Text 215214420_Bab 2.pdf Download (477kB) | Preview
	Text 215214420_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 215214420_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (408kB)
Preview	Text 215214420_Bab 5.pdf Download (211kB) | Preview

Abstract

Pentingnya perizinan bagi dunia usaha membuat pemerintah mencoba menyederhanakan perizinan usaha melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Pengesahan UUCK memberikan ruang yang sangat besar bagi pertumbuhan UMKM. UUCK menyederhanakan proses perizinan dan memberikan perlindungan bagi UMKM. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan bahwa UUCK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukannya perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan MK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga membuat kebingungan di masyarakat. UUCK yang dinyatakan inkonstitusional seharusnya tidak berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum legalitas UMKM pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU- XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dan untuk mengetahui apakah legalitas UMKM yang diperoleh sebelum hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki kekuatan hukum dan memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji data sekunder (pendapat ahli maupun teori) yang terdiri dari bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum mengikat atau hukum positif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Metode analisis dengan melakukan interpertasi atas bahan-bahan hukum yang sudah diolah, dimana bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan dengan proses berpikir secara deduktif yaitu bertolak dari hal yang umum hingga yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan usaha (legalitas UMKM berupa NIB) yang diterbitkan sebelum dan sesudah adanya putusan MK memiliki kekuatan hukum. NIB (legailitas UMKM) yang dikeluarkan sebelum adanya Perpu Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai kekuatan hukum, hal ini dikarenakan PP Nomor 5 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum OSS RBA masih berlaku, baik itu sebelum dan sesudah Perpu Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja juga telah memenuhi 4 (empat) syarat atau kiteria kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.

Actions (login required)

View Item