POLITIK HUKUM PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL

Amri, Prima (2024) POLITIK HUKUM PENGUATAN KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI ERA EKONOMI DIGITAL. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Preview	Text (Prima Amri) 225214743_Bab 0.pdf Download (596kB) | Preview
Preview	Text 225214743_Bab 1.pdf Download (374kB) | Preview
Preview	Text 225214743_Bab 2.pdf Download (594kB) | Preview
	Text 225214743_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text 225214743_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB)
Preview	Text 225214743_Bab 5.pdf Download (364kB) | Preview

Abstract

Tesis ini berangkat dari permasalahan praktik bisnis yang menguasai pasar di era ekonomi digital didominiasi oleh pelaku usaha yang berasal dari luar negeri, sedangkan hukum persaingan usaha di Indonesia masih bersifat konvensional dan belum menjangkau pelaku usaha luar negeri. Penelitian tesis ini bertujuan menemukan dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri, dan merumuskan ius constituendum penguatan kewenangan KPPU yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan politik hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif dengan model penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni dari konsep umum kewenangan yang ditarik kesimpulan khusus mengenai kewenangan KPPU di era ekonomi digital. Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital yang bersifat multi-sided markets dengan penggunaan teknologi seperti big data, algoritma, dan artificial intelligence yang bersifat otomatisasi dapat mengarah pada perilaku anti persaingan seperti praktik jual rugi, diskriminasi harga, dan kolusi terselubung. Kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengalami keterbatasan yurisdiksi dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital karena definisi pelaku usaha belum mengakomodasi prinsip ekstrateritorial. Konfigurasi politik hukum yang terbentuk dalam hukum persaingan usaha berlangsung secara demokratis dan menghasilkan produk hukum yang responsif. Rumusan ius constituendum terkait perubahan definisi pelaku usaha dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan menyangkut unsur subjek hukum, domisili hukum, dan perbuatan hukum, penerapan alat bukti tertulis yang lebih menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan alat bukti surat/dokumen yang bersifat limitatif dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.

Actions (login required)

View Item