ADVOKASI JESUIT REFUGEE SERVICE (JRS) TERHADAP KEBIJAKAN KEPENGUNGSIAN DI INDONESIA

Hernowo, Gregorius Billy Gustav (2023) ADVOKASI JESUIT REFUGEE SERVICE (JRS) TERHADAP KEBIJAKAN KEPENGUNGSIAN DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Gregorius Billy Gustav Hernowo) 191006861_Bab 0.pdf Download (726kB)
	Text 191006861_Bab 1.pdf Download (480kB)
	Text 191006861_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB)
	Text 191006861_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 191006861_Bab 4.pdf Download (3MB)

Abstract

Sejak tahun 1979, Indonesia sudah bersinggungan dengan isu pengungsi. Walaupun begitu, Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi dokumen Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Hal tersebut membuat para pengungsi dari luar negeri berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Perpres No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, namun belum cukup untuk memberikan impak yang signifikan di lapangan. Untuk itu, LSM dapat berperan aktif untuk membantu permasalahan ini. Salah satu dari LSM tersebut adalah Jesuit Refugee Service (JRS). Penelitian ini berfokus pada advokasi yang dilakukan oleh JRS terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia, khususnya pada isu pendidikan maupun livelihood. Penelitian ini menggunakan teori advokasi. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Metode pengumpulan data yang dipakai terdiri dari tiga jenis, yakni observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pada penelitian ini, penulis memaparkan analisis terhadap 4 (empat) rumusan masalah. Pertama, alasan JRS melakukan advokasi terhadap kebijakan kepengungsian di Indonesia. JRS berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik, yakni pada isu pendidikan dan livelihood. Hal tersebut didasari dengan adanya gagasan JRS yang mana pengungsi dapat hidup layak dan melihat bagaimana pengungsi yang berada di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal inilah yang membuat JRS berusaha untuk melibatkan banyak pihak dalam melakukan advokasinya. Kedua, JRS menggunakan kebijakan internasional maupun nasional sebagai acuan advokasinya. Di samping itu, JRS juga menggunakan berbagai praktik baik yang terjadi di lapangan serta nilai dan pemberian Gereja Katolik yang dihayati oleh para staf JRS. Ketiga, proses JRS dalam melakukan advokasi. Proses tersebut dimulai dari tahapan pertemuan secara internal JRS maupun dengan para pengungsi. JRS juga melakukan monitoring berbagai informasi dan melakukan “prioritasisasi” terhadap isu yang hendak diangkatnya. Pada tahapan yang kedua, JRS berusaha untuk merumuskan solusinya, yakni mendesak revisi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Lalu JRS juga aktif dalam membentuk koalisi, menetapkan para “champion”, dan mengajak berkolaborasi bersama dengan mereka melalui workshop sebagai bentuk visibilitas masalah sosial. Pada tahapan berikutnya, JRS melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan. Pada tahapan terakhir, JRS melakukan evaluasi terhadap advokasi yang mereka lakukan. Keempat, peran JRS di dalam koalisi bersama dengan para pelaku advokasi lainnya. JRS memiliki kapabilitas pada sisi grasroot sehingga memungkinkannya untuk dapat memberikan manfaat bagi para pelaku advokasi lainnya di dalam koalisi. Selain itu, JRS juga fokus untuk bekerja sama dengan para “champion” yang berada di lembaga pemerintahan sebagai bentuk taktik insider yang mereka lakukan.

Actions (login required)

View Item