PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PESERTA BPJS BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM

Sesotya, Albertus Yoga (2024) PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PESERTA BPJS BERDASARKAN KEPASTIAN HUKUM. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Albertus Yoga Sesotya) 205203302_Bab 0.pdf Download (608kB) | Preview
Preview	Text 205203302_Bab 1.pdf Download (526kB) | Preview
Preview	Text 205203302_Bab 2.pdf Download (611kB) | Preview
	Text 205203302_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (468kB)
	Text 205203302_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (835kB)
Preview	Text 205203302_Bab 5.pdf Download (914kB) | Preview

Abstract

esis ini berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Peserta BPJS Berdasarkan Kepastian Hukum”. Terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang diangkat dalam tersis ini yaitu 1). Bagaimana pertanggungjawaban hukum badan publik dalam UU. No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi demi mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime) ? 2). Bagaimana Kepastian Hukum Hak Subjek Data Pribadi pada kasus kebocoran data pribadi peserta BPJS ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch ?. Topik ini penting untuk dikaji karena sangat aktual, beberapa lembaga atau perusahaan negara maupun swasta (termasuk BPJS) sering mengalami kebocoran data. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur (kepustakaan), kemudian melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian membuktikan bahwa Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum cukup memadai dalam mencegah kejahatan dunia maya (cyber crime). Akibatnya tidak terwujud kepastian hukum, karena menurut Gustav Radbruch kepastian hukum harus muncul di dalam norma hukum positif.

Actions (login required)

View Item