PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK (STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023)

Audina, Julia Mia (2024) PERBANDINGAN KONSEP E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK (STUDI BERLAKUNYA PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2023). S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Julia Mia Audina) 225214736_Bab 0.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 225214736_Bab 1.pdf Download (672kB) | Preview
Preview	Text 225214736_Bab 2.pdf Download (733kB) | Preview
	Text 225214736_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text 225214736_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 225214736_Bab 5.pdf Download (665kB) | Preview

Abstract

Pesatnya perkembangan digitalisasi membawa dampak signifikan untuk pertumbuhan ekonomi khususnya perdagangan melalui sistem elektronik. Dampak positif yang dirasakan oleh penjual dan pembeli membuat perkembangan pasar digital semakin banyak diminati oleh pelaku usaha. Semakin banyak pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik maka akan terjadi persaingan usaha di dalam pasar tersebut. Praktek predatory pricing dan juga monopoli diduga sempat terjadi pada social commerce Tiktokshop, sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Hal ini kemudian membuat penulis ingin mengkaji menggunakan studi perbandingan dengan Negara Tiongkok mengenai pengaturan perizinan, periklanan dan pengawasan pada e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan yang mengkaji peraturan e- commerce antara Indonesia dan Tiongkok. Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan e-commerce yang ada di Tiongkok dan di Indonesia hampir memiliki kesamaan terhadap sistem perizinan e-commerce. Indonesia dan Tiongkok mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan bisnisnya pada platform e-commerce dan platform e-commerce berkewajiban untuk menyediakan sarana bagi pelaku usaha untuk mendaftar pada platform e-commerce tersebut. Sedangkan perbedaan yang dapat diketahui dari masing-masing peraturan tersebut adalah pada bagian pengawasan e-commerce. Di Tiongkok pemerintah berkewajiban untuk membantu peningkatan perekonomian digital sehingga terjadi pemerataan di wilayah pedesaan dan perkotaan, sehingga pemerataan ekonomi digital dapat berjalan dengan baik, hal ini yang belum mampu dilakukan oleh pemerintah di Indonesia.

Actions (login required)

View Item