KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN

Meti, Maria Noviyanti (2024) KETAATASASAN PENGGUNAAN ATURAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIKKA DALAM PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PEREMPUAN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Maria Noviyanti Meti) 225214742_Bab 0.pdf Download (630kB) | Preview
Preview	Text 225214742_Bab 1.pdf Download (409kB) | Preview
Preview	Text 225214742_Bab 2.pdf Download (792kB) | Preview
	Text 225214742_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)
	Text 225214742_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
Preview	Text 225214742_Bab 5.pdf Download (378kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui proses penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka yang mengakomodasi ketentuan asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sesuai tidaknya penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka dengan asas hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka, menekankan pada penggunaan asas keberlakuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Meskipun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai asas lex specialis derogat legi generalis dan sebagai dasar dalam penegakan hukum, temuan menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan penerapan asas keberlakuan hukum serta asas-asas hukum yang relevan. Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan asas keberlakuan hukum di kalangan penyidik disoroti, bersama dengan perlunya penerapan hukum yang konsisten dan menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyidik untuk menangani kasus tersebut dengan efektif sesuai dengan asas keberlakuan hukum yang berlaku. Penggunaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak anak, tetapi juga menyoroti perlunya penerapan hukum yang tepat dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku secara konsisten.

Actions (login required)

View Item