KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Wijaya, Ahmad Adi (2024) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Preview	Text (Ahmad Adi Wijaya) 215214475_Bab 0.pdf Download (697kB) | Preview
Preview	Text 215214475_Bab 1.pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text 215214475_Bab 2.pdf Download (508kB) | Preview
	Text 215214475_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text 215214475_Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text 215214475_Bab 5.pdf Download (405kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris ditinjau dari teori kewenangan dan penegakan hukum. Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dan responden dengan wawancara langsung di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan tempat pertambangan minyak ilegal. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisa menggunakan metode kualitatif yang berupa data deskriptif bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal diKabupaten Musi Banyuasin bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) dan (3) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal adalah pertama, faktor luas wilayah. kedua, faktor ekonomi. ketiga, faktor kesadaran hukum masyarakat. keempat, faktor kurangnya personil. Kelima, faktor aparat penegak hukum.

Actions (login required)

View Item