PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA

PUTRI, IMMANUELA CHRISTY ASA SUHIR SAKRI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

	Text (IMMANUELA CHRISTY ASA SUHIR SAKRI PUTRI) 190513584 0.pdf Download (2MB)
	Text 190513584 1.pdf Download (364kB)
	Text 190513584 2.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB)
	Text 190513584 3.pdf Download (870kB)

Abstract

Percepatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan menimbulkan kendala bagi sebagian orang yang sedang mencari ruang untuk tempat tinggal. Banyak muncul permukiman penduduk pada ruang yang tak sesuai dengan fungsinya, seperti pada garis sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta. Hal ini sangat disayangkan mengingat aturan mengenai pendirian bangunan di garis sempadan sungai telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mencari bentuk penegakan hukum atas bangunan permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kota Yogyakarta dan hambatan serta solusinya. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder. Ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di sempadan Sungai Gajah Wong sudah dilaksanakan namun belum optimal, pihak berwenang lebih memfokuskan pada upaya preventif yang berorientasi pada pendekatan yang lebih humanis dengan risiko lebih rendah yaitu konsep “Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K)” sebagai bentuk penegakan hukum. Para aparat penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta cenderung mengabaikan upaya penegakan hukum dengan pendekatan represif. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mencantumkan sanksi administratif dan pidana terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai, namun belum ada langkah konkrit untuk menegakkan hukum berupa pemberian sanksi tersebut. Dalam penegakan hukum muncul dua hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal yang terjadi yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana. Sedangkan, hambatan eksternal yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat yang masih rendah. Solusi yang dapat diambil diantaranya penyesuaian aturan hukum, peningkatan kualitas dan upaya yang diambil aparat penegak hukum, konsolidasi dan penataulangan lahan, dan pendekatan dengan warga didampingi Lembaga Forsidas.

Actions (login required)

View Item