SINKRONISASI ATURAN HUKUM TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI INDONESIA (PERSPEKTIF PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)

Akdom, Abdul Malik (2024) SINKRONISASI ATURAN HUKUM TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN LINDUNG UNTUK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI INDONESIA (PERSPEKTIF PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN). S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Abdul Malik Akdom) 205203239_Bab 0.pdf Download (2MB)
	Text 205203239_Bab 1.pdf Download (391kB)
	Text 205203239_Bab 2.pdf Download (379kB)
	Text 205203239_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB)
	Text 205203239_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text 205203239_Bab 5.pdf Download (336kB)

Abstract

Karya ilmiah berjudul Singkronisasi Aturan Hukum Tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Untuk Pembangunan Food Estate Di Indonesia (Perspektif Prinsip Pembangunan Berkelanjutan). Tesis ini bertujuan untuk menguji harmonisasi aturan perundang-undangan berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan lindung untuk pembangunan food estate ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui dampak-dampak yang terjadi ditinjau dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang bertitik fokus pada adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2020 kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 dengan memilih pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan dan pendekatan politik hukum. Penelitian ini bersumber dari Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kehutanan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, tesis, hasil penelitian, diskusi publik serta wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan pelepasan kawasan hutan lindung untuk food estate tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU Kehutanan maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Actions (login required)

View Item