TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL

Suprapto, Dian Pertiwi (2024) TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Dian Pertiwi Suprapto) 225214895_Bab 0.pdf Download (746kB)
	Text 225214895_Bab 1.pdf Download (647kB)
	Text 225214895_Bab 2.pdf Download (588kB)
	Text 225214895_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB)
	Text 225214895_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB)
	Text 225214895_Bab 5.pdf Download (522kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya di Kasus Trisakti melalui jalur non yudisial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum, perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yaitu untuk perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, kemudian pelanggaran HAM yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga persatuan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, sebetulnya pemerintah ingin memberikan perlindungan HAM, meskipun upaya penyelesaian non yudisialpun didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para keluarga korban. Dalam bagian kesimpulan dipaparkan agar dibentuk Keputusan Presiden baru dalam rangka untuk membentuk tim yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi terlaksananya program bantuan yang sudah diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga- lembaga terkait serta dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil rapat maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada pihak yang berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat

Actions (login required)

View Item