KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Santosa, Dedy (2024) KEWENANGAN KEJAKSAAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KELEMBAGAAN. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Dedy Santosa) 225214903_Bab 0.pdf Download (580kB)
	Text 225214903_Bab 1.pdf Download (474kB)
	Text 225214903_Bab 2.pdf Download (474kB)
	Text 225214903_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text 225214903_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)
	Text 225214903_Bab 5.pdf Download (354kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan kelembagaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan KPK dalam konteks hukum tata negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi, yang diatur oleh hukum tata negara. Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 telah mengubah peraturan KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menegaskan KPK sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Kewenangan Kejaksaan terbatas pada kasus yang tidak memenuhi syarat Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019, yang menjadikannya bagian dari kekuasaan eksekutif di bidang kerja yudikatif. Opsi adopsi kewenangan Kejaksaan Malaysia menciptakan dua kemungkinan, yaitu penuntutan absolut oleh Kejaksaan atau penuntutan oleh KPK dengan izin Kejaksaan. Kesimpulannya, penataan kelembagaan ini menciptakan kompleksitas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait korupsi di Indonesia.

Actions (login required)

View Item