HAK ATAS PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DE’SA

Gayu, Pelagia Nemesis (2024) HAK ATAS PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DE’SA. S2 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Pelagia Nemesis Gayu) 225214908_Bab 0.pdf Download (501kB)
	Text 225214908_Bab 1.pdf Download (302kB)
	Text 225214908_Bab 2.pdf Download (490kB)
	Text 225214908_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text 225214908_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 225214908_Bab 5.pdf Download (1MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa”. Tulisan ini mengulas mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa untuk terlibat dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini jenis penelitian normatif yang menggunakan data sekunder serta terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (historische approach) dan pendekatan politik hukum (political approach). Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, dokumen dan berisi keterangan narasumber. Analisis data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan deskripsi, sistematisasi, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Hasil analisis penulis menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa memiliki hak-hak dalam mengelola hutan adatnya yang meliputi wilayah adatnya, hak itu jelas dinyatakan pada Pasal 18B UUD 1945. Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa memiliki hak sebagai subyek hukum yang sah di mata konstitusi untuk terlibat sebagai penyelenggara sekaligus penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon. Problematika hukumnya adalah ketika dihadapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, tidak dinyatakan peranan Masyarakat Hukum Adat, faktanya Masyarakat Hukum Adat terlibat banyak dalam upaya keberlanjutan dan keselamatan ekologi. Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon adalah belum adanya sosialisasi terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dari pemangku kepentingan kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak De’sa, selain itu belum ada regulasi yang mengatur peranan Masyarakat Hukum Adat sebagai penyelenggara dan penerima manfaat atas Nilai Ekonomi Karbon melalui mekanisme non-perdagangan.

Actions (login required)

View Item