PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERKAIT ADANYA LARANGAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA/ KALURAHAN DI WILAYAH EMBUNG TAMBAKBOYO

Timothy, Joshua Deutrosaputra (2024) PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERKAIT ADANYA LARANGAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA/ KALURAHAN DI WILAYAH EMBUNG TAMBAKBOYO. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Joshua Deutrosaputra Timothy) 180513233_Bab 0.pdf Download (451kB)
	Text 180513233_Bab 1.pdf Download (293kB)
	Text 180513233_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
	Text 180513233_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB)

Abstract

Tanah merupakan permukaan bumi tempat manusia hidup, berkembang dan sebagai sumber bagi segala kepentingan kehidupannya. Tanah Kas Desa/ Kalurahan yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan seringkali disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Hukum Empiris Yuridis yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti secara langsung kepada responden di Wilayah Embung Tambakboyo yang dianggap mampu memberikan informasi pelaksanaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan tanggapan pengelola untuk memperoleh data primer. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan diketahui UMKM di Embung Tambakboyo berada di Kalurahan Condongcatur dan pelaku UMKM telah melakukan perizinan sebelum memulai usaha kepada Desa dan Dinas PUPR BBWSSO. Kemudian, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Pengelola Embung Tambakboyo bahwa segala pemanfaatan harus melalui izin kepada Dirjen SDA sesuai dengan PERMEN nomor 2 Tahun 2024 sehingga Pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2021. Terdapat perlindungan hukum bagi pelaku UMKM di Wilayah Embung Tambakboyo karena memiliki izin usaha dan izin akan diberikan selama usaha tidak mengganggu konstruksi embung. Diharapkan penelitian ini menjadi evaluasi kembali bagi pihak Direktorat Kementerian PUPR BBWSSO untuk melakukan peninjauan terkait efisiensi pemberian larangan pemanfaatan Tanah Kas Desa/ Kalurahan di Wilayah Embung Tambakboyo.

Actions (login required)

View Item