KONFLIK KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BESERTA SOLUSINYA BERBASIS KONSEP “PENGGABUNGAN PERKARA” (2022)

Sundari, Elisabeth and Halim, Helidorus Chandera and Christy, Maria Acynta KONFLIK KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BESERTA SOLUSINYA BERBASIS KONSEP “PENGGABUNGAN PERKARA” (2022). [Research] (Unpublished)

Text (Elisabeth Sundari, Helidorus Chandera Halim dan Maria Acynta Christy) Laporan Penelitian Sundari-Chandera-Maria Acynta.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini ini hendak mengkaji dampak dari konflik kewenangan absolut antara pengadilan Negeri dan Pengadilan tata Usaha Negara pasca berlakunya PERMA Nomor 2 tahun 2019 pada pencari keadilan serta mengkaji penerapan konsep ’penggabungan perkara’ sebagai solusinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan mengkaji data berupa bahan hukum primer empat putusan hakim dalam kasus konflik kewenangan pengadilan serta bahan hukum skunder konsep hukum, yakni ‘penggabungan perkara’. Analsis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji dampak putusan serta untuk mengkaji usulan penrpaan konsep. Hasilnya menunjukkan bahwa konflik kewenangan pengadilan berdampak pada ketidakadilan dan ketidakpastian huum bagi pencari keadilan karena menyebablan tuntutannya menjadi tidak ditrima. Untuk mengatasinya, konsep ‘penggabungan perkara’ yang selama ini juga telah diakui dalam system peradilan Indonesia dapat diterapkan, khususnya untuk menggabungkan perbuatan hukum pejabat administrasi negara yang mengandung dua aspek yakni aspek perdata dan aspek administrasi negara. Penggabungan tersebut di satu sisi akan mencaiptakan peradilan yang efisien dan berkepastian hukum, di sisi lain masih ada keterbatasannya yakni tentang bagaimana memeriksa penggbaungan perkara dengan dua hukum acara yang berbeda.

Actions (login required)

View Item