KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (UUK DIY) (2023)

Krismantoro, D and Supriyanto, V. Hari KEDUDUKAN HUKUM TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (UUK DIY) (2023). [Research] (Unpublished)

Text (D. Krismantoro dan V. Hari Supriyanto) Laporan Penelitian D. Krismantoro-Hari Supriyanto.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan tanah yang asal- usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas Desa, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Untuk mewujudkan pemanfaatan Tanah Desa berdasarkan hak asal-usul tersebut maka pelaksanaannya harus memperhatikan nilai: kearifan lokal; budaya adiluhung; kesejahteraan rakyat; keadilan; kepastian hukum; tertib administrasi; dan keterbukaan. Adanya pemberlakuan UUK di DIY ini maka kedudukan tanah desa termasuk tanah kas desa memerlukan pengaturan lebih lanjut mengingat pengaturan kedudukan tanah desa di DIY ini berbeda dengan pengaturan tanah desa secara Nasional. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan memahami kedudukan tanah kas desa sebagai konsekuensi hukum adanya pemberlakuaan UUK DIY. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder yang berisikan peraturan perundangan yang meliputi peraturan perundangan terkait dengan tanah kas desa di DIY baik sebelum mauun setelah berlakunya UUK DIY. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda DIY dalam mengatur tanah kas desa agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item