UPAYA MENGHALANG-HALANGI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DALAM PUTUSAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 121/G/2019/PTUN.BDG) (2023)

Sumiarni, M.G. Endang and Sharaningtyas, Yustina Niken UPAYA MENGHALANG-HALANGI PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DALAM PUTUSAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 121/G/2019/PTUN.BDG) (2023). [Research] (Unpublished)

Text (M.G. Endang Sumiarni dan Yustina Niken Sharaningtyas) Laporan Akhir Penelitian Prof Endang-Yustina Niken.pdf Restricted to Repository staff only Download (856kB)

Abstract

Penelitian ini didasari keprihatinan terhadap pelestarian Bangunan Cagar Budaya. Salah satunya adalah telah adanya penetapan Surat Keputusan Bupati Sumedang mengani Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Khusus pada sebuah rumah di Jalan Geusan Ulun, Kabupaten/Kota Sumedang, Propinsi Jawa Barat. Para ahli waris keberatan atas penetapan tersebut dan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Bandung. Putusan hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumedang tersebut. Berdasarkan putusan tersebut terdapat problematik hukum bahwa di satu sisi berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya, dan mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya, dan memuat penegasan bahwa Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Di sisi lain, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di antaranya adalah belum adanya sosialisasi. Hakim tidak mendeskripsikan unsur-unsur dari pasal-pasal materi. Putusan Hakim mengacu pada tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan asas kecermatan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara mendalam apakah gugatan penggugat dapat diinterpretasikan sebagai menghalang-halangi upaya pelestarian Cagar Budaya; apakah pertimbangan hukum dan putusan hakim telah berorientasi pada pelestarian Cagar Budaya. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai pelestarian bangunan Cagar Budaya, dengan menggunakan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik dan teori pelestarian.

Actions (login required)

View Item