LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (2024)

Wisnubroto, Aloysius and Setyawan, Vincentius Patria LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (2024). [Research] (Unpublished)

Text (Aloysius Wisnubroto dan Vincentius Patria Setyawa) Laporan Akhir Penelitian Al. Wisnubroto-V. Patria.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini bertolak dari diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan ini menambahkan ketentuan penghentian penuntutan demi hukum yang sudah normatif dan limitatif dalam undang-undang. Permasalahannya adalah apabila aturan ini hanya berbentuk peraturan di bawah undang- undang, maka akan bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Dalam tataran implementasi terdapat permasalahan perilaku hukum karena pergeseran sistem penuntutan dari mandatory prosecution principle (berdasarkan KUHAP) ke discretionary prosecution principle. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan normatif (doctrinal) dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum untuk selanjutnya dilakukan analisis yuridis guna menemukan legalitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan yuridis empiris juga dilakukan untuk menunjang penelitian ini dengan mengumpulkan data primer berupa informasi dari para pelaku penghentian penuntutan (jaksa). Hasil penelitian telah ditemukan masih ada persoalan yuridis terkait dengan asas legalitas pada bentuk aturan yang menjadi dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sekalipun dalam implementasinya tidak dipersoalkan oleh Lembaga Kejaksaan dan bisa diselesaikan dengan mencari payung aturan dalam undang-undang melalui penafsiran yang progresif. Temuan lainnya adalah bahwa tampak adanya semangat diskresi dalam sistem penuntutan namun dalam pelaksanaannya masih terhadap kendala, baik yang bersumber pada regulasi maupun cara berhukum yang positivistik.

Actions (login required)

View Item