KEWAJIBAN PENGGUNAAN NILAI UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA (2024)

Indrawati, Etty and Windajani, Imma Indra Dewi KEWAJIBAN PENGGUNAAN NILAI UANG RUPIAH DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA (2024). [Research] (Unpublished)

Text (Etty Indrawati, . Imma Indra Dewi dan Efraim Yehuda Shalom) Laporan Akhir Penelitian Etty-Dr. Imma-Efraim.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, memberikan pengertian stipulatif. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Rupiah. Menurut Rachmawati & Nugroho (2022:13) Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran sah dan berlaku di seluruh teritorial wilayah Indonesia. Di kawasan perbatasan Indonesia, terdapat penggunaan mata uang asing sebagai alat pembayaran dalam transaksi bisnis, khususnya Rupiah Indonesia (Rp) dan Ringgit Malaysia (RM) yang mengakibatkan persaingan antara keduanya dalam perekonomian lokal (Elisabeth, S., Deliana, E., & Diana, L, 2018). Masyarakat di perbatasan masih sering mempergunakan RM sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan. Bagi mereka, tidak adanya larangan dari pemerintah diartikan sebagai izin untuk membuat aturan sendiri terkait penggunaan Rupiah (Jafar, M. K., Ardi, A & Tubagus, S, 2022). Penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan, terutama karena banyak pelintas batas, termasuk para pedagang kecil maupun besar yang memiliki identitas ganda, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card (IC) Malaysia. Hal ini dipicu oleh perbedaan tingkat kesejahteraan antara Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia dalam meminimalisir pelanggaran penggunaan mata uang asing di wilayah teritorial Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan metode dokumentasi dan alat berupa studi dokumen. Luaran dari penelitian ini akan dituangkan dalam artikel jurnal internasional di West Science Law and Human Rights. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia adalah Penguatan instrumen yuridis oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Lalu yang kedua, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia harus melakukan gerakan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah. Keitga, Pemerintah harus membangun sarana infrastruktur ekonomi. Keempat, pemerintah dan Bank Indonesia dapat menggunakan mata uang Rupiah dalam bentuk elektronik dan digital. Namun, penggunaan mata uang yang berbasis digital, tentu dalam pengaplikasiannya membutuhkan internet yang mumpuni, sehingga pemerintah perlu memperhatikan pemerataan koneksi internet bagi seluruh wilayah Indonesia. Dalam penelitian ini upaya represif tidak diperlukan, karena pelanggaran ini dapat terselesaikan dengan upaya preventif. Terkecuali dalam delik tertentu yang mengancam perputaran ekonomi negara atau membahayakan eksistensi mata uang Rupiah secara massif.

Actions (login required)

View Item