PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA MALADMINISTRASI

Lestari, Tiara Puji (2025) PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN KALIMANTAN TENGAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA MALADMINISTRASI. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

	Text (Tiara Puji Lestari) 210514373_Bab 0.pdf Download (524kB)
	Text 210514373_Bab 1.pdf Download (491kB)
	Text 210514373_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
	Text 210514373_Bab 3.pdf Download (899kB)

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama yang diemban oleh penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penting bagi penyelenggara pemerintahan untuk memahami dan menerapkan standar pelayanan publik yang baik, seperti akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat. Banyak kebijakan dan regulasi yang mengatur pelayanan publik, tetapi masih ada banyak masalah dalam menjalankannya. Peran Ombudsman dalam pengawasan penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik. Dengan adanya Ombudsman, masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan keadilan atas pelayanan yang tidak memuaskan. Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia di Kalimantan Tengah diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) serta membantu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Dalam penelitian ini, penulis meneliti “Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Maladministrasi” untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala serta upaya Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam mengatasi terjadinya maladministrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan secara normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan maladministrasi sudah dilakukan dengan cukup baik.. Mengenai kendala, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, pemahaman masyarakat terkait hak pelayanan publik masih rendah, rendahnya budaya lapor masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima dan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas dan minimnya sarana infrastruktur. Mengenai upaya dilakukannya sosialiasi, kajian terkait dengan pelayanan pemerintah, penilaian penyelenggaraan kepatuhan pelayanan publik serta menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Actions (login required)

View Item