KEWENANGAN KEJAKSAAN TERHADAP KERAHASIAAN BANK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI

Budijarto, Agus (2005) KEWENANGAN KEJAKSAAN TERHADAP KERAHASIAAN BANK UNTUK MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI. S1 thesis, UAJY.

Preview	Text (Halaman Judul) 0MIH00981.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) 1MIH00981.pdf Download (66kB) | Preview
Preview	Text (Bab II) 2MIH00981.pdf Download (110kB) | Preview
	Text (Bab III) 3MIH00981.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (Bab IV) 4MIH00981.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
Preview	Text (Bab V) 5MIH00981.pdf Download (54kB) | Preview

Abstract

Pada saat melakukan penyidikan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan permintaan izin tertulis dari Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening tersangka, Kejaksaan selaku salah satu penyidik perkara korupsi diwajibkan meminta izin tertulis tersebut melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Alasan penyidik diwajibkan meminta izin ke Gubernur Bank Indonesia guna membuka rahasia bank adalah : 1. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian artinya dalam melakukan penyidikan perkara korupsi, penyidik diharapkan tidak melakukan kesalahankesalahan yang dapat menghambat proses penyidikan perkara korupsi. 2. Pada prakteknya untuk menunggu izin pembukaan rekening tersangka dari Gubernur Bank Indonesia diterima penyidik sekitar 2 – 3 bulan, proses yang panjang dan lama ini memberikan dampak bahwa penyidikan tersebut menjadi lamban, memakan waktu yang lebih lama, penanganan perkara tidak segera tuntas dan dinilai masyarakat bahwa Kejaksaan lamban dalam menangani penyidikan perkara korupsi. 3. Adanya falsafah kerahasiaan bank yang harus dijunjung tinggi oleh pihak bank. Dampak yang muncul sehubungan izin Gubernur Bank Indonesia untuk memeriksa keadaan keuangan tersangka tidak turun atau turun dalam waktu lama adalah: 1. Proses penyidikan bertambah lama. 2. Dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyidikan perkara korupsi. 3. Tidak menjamin kepastian hukum. 4. Tidak ada dampak terhadap pelayanan jasa perbankan karena proses perizinan tersebut bersifat rahasia, tetap memelihara dan mengamankan simpanan nasabah lainnya yang tidak dimohonkan pembukaan rekening. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ditemukan bahwa dalam praktek untuk meminta izin tertulis kepada Gubernur Bank Indonesia harus melalui prosedur panjang sehingga memerlukan waktu lama sehingga proses penyidikan juga bertambah lama. Diharapkan Bank Indonesia berani menerobos aturan permohonan izin membuka kerahasiaan bank antara lain dengan cara mendelegasikan (melimpahlan wewenang) pemberian izin tersebut ke Pemimpin Bank Indonesia di daerah-daerah, dengan membedakan jumlah besaran rekening yang akan dibuka oleh penyidik sehingga permohonan izin lebih cepat diterima oleh pimpinan Kejaksaan diberi kebijakankebijakan kepada Tim Penyidik dalam rangka mempercepat perkara yang ditangani.

Actions (login required)

View Item