EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006

KRISNANTA, GAGAT GATRA (2010) EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012-016-019/ PUU-IV/ 2006. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH01245.pdf

Download (397Kb)
[img] Text (Bab I)
1MIH01245.pdf

Download (72Kb)
[img] Text (Bab II)
2MIH01245.pdf

Download (76Kb)
[img] Text (Bab III)
3MIH01245.pdf
Restricted to Registered users only

Download (52Kb)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01245.pdf
Restricted to Registered users only

Download (119Kb)
[img] Text (Bab V)
5MIH01245.pdf

Download (50Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi dan untuk mengetahui model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kajian politik hukum untuk mengkaji eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-018-019/ PUU-IV/ 2006 dan kajian sejarah hukum untuk mengkaji sejarah penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia dari era Orde Lama hingga masa Refomasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan keramgka berpikir deduktif yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui yaitu norma hukum positif kemudian disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006 yang membatalkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi kerberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia, model pemberantasan korupsi yang tepat untuk dilaksanakan di Indonesia adalah perkara-perkara korupsi ditangani oleh badan tersendiri tanpa campur tangan dari lembaga penegak hukum lain, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, seperti yang dilaksanakan di Singapura

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Eksistensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PUU-IV/ 2006
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 28 Oct 2013 10:38
Last Modified: 28 Oct 2013 10:38
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4158

Actions (login required)

View Item View Item