KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI DIY DALAM PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT 2 UU NO 5 TAHUN 1960 SETELAH 22 TAHUN KELUARNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NO 33 TAHUN 1984

., Sumyar and ., Hartono KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI DIY DALAM PELAKSANAAN PASAL 9 AYAT 2 UU NO 5 TAHUN 1960 SETELAH 22 TAHUN KELUARNYA KEPUTUSAN PRESIDEN NO 33 TAHUN 1984. [Research]

Text (Penelitian Ilmu Hukum) HK13906.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagiamana Kebijakan Pemerintah Propinsi DIY Dalam Pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Setelah 22 Tahun Keluarnya Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 1984?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dibantu dengan penelitian hukum empiris. Untuk mendapatkan data dilakukan kajian norma-norma hukum dan wawancara dengan nara sumber yang berkompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 sudah 22 tahun dinyatakan berlaku di Propinsi DIY, namun kebijakan Pemerintah Propinsi DIY masih tetap belum memberlakukan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, sehingga Pemerintah Propinsi DIY belum dapat memberikan tanah dengan hak milik kepada warganegara keturunan asing. Sebagai dasar hukumnya adalah karena Instruksi Gubernur Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/75 belum pernah dinyatakan tidak berlaku lagi (dicabut), sehingga dan dipakai sebagai pedoman mengenai belum dapatnya seorang WNI keturunan untuk memperoleh hak milik atas tanah. Adapun alasan kebijakan tersebut adalah : (1) Untuk melindungi kemungkinan terdesaknya orang-orang WNI (pribumi) dari orang-orang WNI keturunan. Dengan kata lain untuk melindungi masyarakat yang secara ekonomis lemah berkaitan dengan hak-hak atas tanah, (2) Untuk menjaga kewibawaan Pemerintah Propinsi DIY terhadap tindakan orang-orang warganegara keturunan sehubungan dengan hak-hak atas tanah, dan (3) Untuk mendukung pemasukan Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi DIY.

Actions (login required)

View Item