PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERDATA ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM

Dewi, Imma Indra PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERDATA ORANG YANG TIDAK CAKAP HUKUM. [Research]

Text (Penelitian Ilmu Hukum) HK55110.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat. Kecakapan berbuat adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Secara hukum orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajibannya secara perdata harus diwakili oleh walinya atau pengampuan. Begitu juga dalam pelaksanaan hak dan kewajiban orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum di Kabupaten Sleman. Permasalahannya adalah bagaimanakah orang yang tidak cakap hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara perdata di wilayah Kabupaten Sleman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Kantor Advocad, dan Kantor Notaris di wilayah Kabupaten Sleman dengan alat pengumpul data melalui wawancara langsung. Metode yang digunakan untuk melakukan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan hak dan kewajibannya hanya yang berkaitan dengan masalah administrasi dan ekonomi melalui walinya atau pengampunya, meskipun demikian wali atau pengampu ini ada yang tidak ditunjuk melalui penetapan pengadilan tetapi hanya berdasar faktor kedekatan psikologis dan realita sosial saja.

Actions (login required)

View Item