KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TENTANG LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN BERDASAR THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES DAN PENERAPANNYA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Triyana , Yohanes KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TENTANG LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN BERDASAR THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES DAN PENERAPANNYA TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Research]

Text (Penelitian Ilmu Hukum) HK27715.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)

Abstract

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan sector jasa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, berdasar GATS akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi sangat menentukan apakah para pelaku pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat mengambil manfaat atau malah akan tersingkir dalam persaingan dengan para pelaku pendidikan dari luar negeri. Masalah kebijakan pemerintah dan penerapannya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan liberalisasi jasa pendidikan dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan metode yuridis normative dan analisis data secara kualitatif. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi di DIY dilakukan dengan batasan-batasan tertentu sesuai fleksibilitas GATS. Dengan mengatur tentang pembatasan-pembatasan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Yogyakarta oleh pihak luar negeri, diharapkan liberalisasi jasa pendidikan tinggi akan membawa kemajuan pada system pendidikan tinggi Indonesia dan penyelenggara pendidikan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta terlindungi dari competitor luar negeri.

Actions (login required)

View Item