PERSPEKTIF HUKUM PADA PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Zubir, Syafwan (2003) PERSPEKTIF HUKUM PADA PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA. ["eprint_fieldopt_thesis_type_engd" not defined] thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH01751.pdf Download (197kB)
	Text (Bab I) 1MIH01751.pdf Download (156kB)
	Text (Bab II) 2MIH01751.pdf Download (500kB)
	Text (Bab III) 3MIH01751.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (BNab IV) 4MIH01751.pdf Download (469kB)
	Text (Bab V) 5MIH01751.pdf Download (296kB)

Abstract

Bank pemerintah adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan (Persero) yang lebih separo sahamnya adalah milik pemerintah, dan bertugas menghimpun dana masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Pemberian kredit kepada masyarakat ataupun Badan Hukum sering terjadi permasalahan kredit yang lebih dikenal dengan sebutan "Kredit Macet". Terjadinya kredit macet disebabkan oleh faktor intern bank itu sendiri karena kekurang mampuan Manajemen Bank, faktor debitur, baik disengaja maupun tidak sengaja, debitur wanprestasi atau faktor ekstern seperti situasi ekonomi, politik dan bencana alam. Kredit macet Bank Pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor: 49 Prp ahun 1960 disebut sebagai Piutang Negara, pertama-tama harus di selesaikan oleh Bank Pemberi Kredit, apabila tidak berhasil maka wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Penyelesaian Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) terjadi dengan cara pembayaran seketika, dicicil atau diangsur dan pencairan barang jaminan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditur, serta fektifitas dan kewenagan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal ini Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) sebagai lembaga pelaksanaan penyelesaian piutang Negara berdasarkan Undang - Undang No. 49. Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara analisa data menggunakan metode kualitatif yang diuraikan dalam bentuk diskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan Penyelesaian Kredit Macet oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) belumlah bersifat maksimal dan efektif. Karena Surat Pernyataan Bersama yang kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap sering digugat oleh debitur begitu juga enilaian harga barang jaminan oleh Tim Taksasi walaupun sudah pasti menurut hukum namun belum lagi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan secara menyeluruh untuk itu perlu merefisi atau mengamandemenkan Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara Peraturan-Peraturan Pelaksananya demi tercapainya kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam penyelesaian kredit macet

Actions (login required)

View Item