PERAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

Kehek, Abner (2008) PERAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS. S2 thesis, UAJY.

[img] Text (Halaman Judul)
0MIH01163.pdf

Download (97Kb)
[img] Text (Bab I)
1MIH01163.pdf

Download (68Kb)
[img] Text (Bab II)
2MIH01163.pdf

Download (105Kb)
[img] Text (Bab III)
3MIH01163.pdf
Restricted to Registered users only

Download (52Kb)
[img] Text (Bab IV)
4MIH01163.pdf
Restricted to Registered users only

Download (95Kb)
[img] Text (Bab V)
5MIH01163.pdf

Download (77Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Peran Pemerintah Provinsi Papua Terhadap kebijakan Investasi Dalam Rangka Otonomi khusus. Dengan melihat aturan-aturan hukum yang berlaku serta bagaimana Peran Pemerintah Provinsi Papua Dalam menarik dan mengarahkan investor untuk berinvestasi di Provinsi Papua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari berbagai literatur hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam bidang investasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dengan melihat peraturan-peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan investor serta di bandingkan peraturan hukum nasional yang berlaku di bidang investasi .Hasil dari perbandingan tersebut akan menentukan kebijakan apa yang harus di ambil oleh pemerintah Provinsi Papua dalam menarik dan mengarahkan investor di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan hukum nasional yang berlaku di bidang investasi belum diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya dalam kewenangan di bidang investasi yang berikan kepada Pemerintah Provinsi Papua serta belum adanya peraturan daerah Provinsi Papua yang mengatur tentang investasi di Provinsi Papua dan peraturan daerah tentang pembebasan tanah ulayat bagi kegiatan investasi dari hasil penelitian ini maka menjadi masukan bagi pemerintah Provinsi Papua segera membuat peraturan daerah mengatur tentang investasi yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional yang berlaku untuk dapat menarik dan mengarahkan investor untuk dapat berinvestasi di Provinsi Papua.

Item Type: Thesis (S2)
Uncontrolled Keywords: Peran Pemerintah Provinsi Papua, kebijakan pemerintah, Otonomi Khusus
Subjects: Magister Ilmu Hukum > Hukum Bisnis
Divisions: Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Editor UAJY
Date Deposited: 28 Aug 2015 12:42
Last Modified: 28 Aug 2015 12:42
URI: http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/7855

Actions (login required)

View Item View Item