KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK PROVINSI PAPUA

WAMAFMA, FILEP (2008) KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI PADA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK PROVINSI PAPUA. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH01175.pdf Download (112kB)
	Text (Bab I) 1MIH01175.pdf Download (71kB)
	Text (Bab II) 2MIH01175.pdf Download (81kB)
	Text (Bab III) 3MIH01175.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01175.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB)
	Text (Bab V) 5MIH01175.pdf Download (54kB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Kajian Tehadap Kebijakan Investasi pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak Provinsi Papua . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan investasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan Pengaruh Peraturan perundang-undangan terhadap pengembangan investasi pada KAPET Biak Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi peraturan perundang-undangan, melakukan deskripsi, sistematisasi interpretasi, analisis, penilaian terhadap norma hukum positif, Pendektan yang digunakan adalah politik hukum dan sejarah hukum . Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari perpustakaan ,media cetak, elektronik. Untuk menarik kesimpulan dilakukan melalui penalaran hukum secara eksklusi, dan penalaran derogasi yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Tidak singkronisasinya kebijakan investasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan peraturan perundang-undangan tentang investasi dan Pemerintah Daerah khususnya tentang pemberlakuan Otonomi khusus bagi Provinsi Papua berdampak minimnya investor yang berinvestasi pada kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Biak. Politik hukum diperlukan dalam rangka pembangunan hukum investasi khususnya tentang kewenangan dan koordinasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Actions (login required)

View Item