EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBUAT BATU BATA TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL

Priyanto, L. Wahyu (2010) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBUAT BATU BATA TANPA IZIN DI KABUPATEN BANTUL. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH01200.pdf Download (779kB)
	Text (Bab I) 1MIH01200.pdf Download (356kB)
	Text (Bab II) 2MIH01200.pdf Download (1MB)
	Text (Bab III) 3MIH01200.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)
	Text (Bab IV) 4MIH01200.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (Bab V) 5MIH01200.pdf Download (17MB)

Abstract

Penelitian tesis yang berjudul "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pembuat Batu Bata Tanpa Izin di Kabupaten Bantul" ini, bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum, kendala yang muncul dalam upaya penegakan hukum, dan untuk mengetahui solusi yang tepat menanggulangi pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan lokasi penelitian di 4 (empat) kecamatan yaitu Piyungan, Pleret, Sewon, dan Banguntapan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal, sedangkan metode pendekatan hukum yang digunakan adalah sosiologi hukum dan politik hukum. Data primer diperoleh melalui inventarisme peraturan perundang-undangan dan perda yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan data sekunder merupakan pendapat narasumber yang diperoleh melalui wawancara, yang selanjutnya dianalogikan dengan keadaan masyarakat Kabupaten Bantul secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) masyarakat belum memahami dampak dari penambangan tanah untuk batu bata; (ii) penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul belum efektif, (iii) perlu adanya PERDA baru yang mengatur tentang penambangan bahan galian golongan c khususnya memuat tentang penambangan tanah untuk batu bata; (iv) belum adanya kerjasama dan sinergi antara Dinas/ Instansi terkait untuk menanggulangi permasalahan ini; (v) kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha pembuat batu bata tanpa izin di Kabupaten Bantul yaitu: belum adanya Peraturan Daerah sebagai pedoman dan petunjuk penegakan hukum dalam permasalahan ini.

Actions (login required)

View Item