EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN : PROBLEMATIK DALAM MENCARI KEADILAN OLEH KONSUMEN

PRIMA PANGGABEAN, ROBBY (2015) EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN : PROBLEMATIK DALAM MENCARI KEADILAN OLEH KONSUMEN. S2 thesis, UAJY.

	Text (Halaman Judul) 0MIH02181.pdf Download (17MB)
	Text (Bab I) 1MIH02181.pdf Download (250kB)
	Text (Bab II) 2MIH02181.pdf Download (245kB)
	Text (Bab III) 3MIH02181.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text (Bab IV) 4MIH02181.pdf Restricted to Registered users only Download (625kB)
	Text (Bab V) 5MIH02181.pdf Download (14MB)

Abstract

Tesis ini berjudul “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen : Problematik Dalam Mencari Keadilan Oleh Konsumen.” Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen serta mengetahui dan mengkaji ketepatan bentuk BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen. Jenis Penelitian Hukum dalam Tesis ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan historis dan perbandingan hukum. Sumber data berupa data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori Keadilan sebagai Fairness digunakan untuk menganalisis dalam mengkaji hasil penelitian dalam Tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan sampai sekarang masih banyak daerah yang seharusnya mempunyai BPSK, namun belum mempunyai BPSK. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab Eksistensi BPSK sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak banyak dimanfaatkan oleh konsumen karena jauh jaraknya. Pemerintah kesulitan membentuk BPSK di setiap Kabupaten/Kota, karena masalah anggaran dan/atau masalah keberadaan Sumber Daya Manusia. Mengingat hal tersebut perlu ada pembaharuan hukum terhadap bentuk BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen. Pembaharuan Hukum tersebut adalah meniadakan BPSK dan membentuk Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen. Pengadilan ini berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung, berada dalam Badan Peradilan Umum dan berada di setiap Pengadilan Negeri, oleh karena itu anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hukum Acara yang digunakan adalah hukum acara dalam BPSK, kecuali terkait dengan eksekusi putusan dimana tidak perlu lagi menggunakan birokrasi yang berbeda dan Arbiter, Konsiliator dan Mediator merupakan Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri, namun Mediator tersebut harus mempunyai sertifikasi sebagai Mediator. Semua ini diharapkan mampu memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Actions (login required)

View Item