SOUISA, RIS (2016) PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATU BACAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN. S2 thesis, UAJY.
Text (Halaman Judul)
0MIH02134.pdf Download (663kB) |
|
Text (BAB I)
1MIH02134.pdf Download (74kB) |
|
Text (BAB II)
2MIH02134.pdf Download (147kB) |
|
Text (BAB III)
3MIH02134.pdf Restricted to Registered users only Download (59kB) |
|
Text (BAB IV)
4MIH02134.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB) |
|
Text (BAB V)
5MIH02134.pdf Download (61kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan; mengetahui dan mengkaji kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan; dan mengetahui dan mengkaji upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Jenis penelitian ini normatif empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data penelitian ini menggunakan primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, Pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana tata ruang wilayah Halmahera Selatan. Dalam hal melakukan usaha penambangan, pengusaha penambangan wajib memiliki izin. Kedua, Kendalakendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan antara lain kurang memperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Ketiga, Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan pertambangan batu bacan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera dengan menerapkan upaya administrasi melalui instansi terkait. Upaya tersebut terlihat dalam ketentuan bahwa untuk melakukan pertambangan Batu Bacan para penambang harus mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terlebih dahulu.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan, Pertambangan, Batu Bacan |
Subjects: | Magister Ilmu Hukum > Hukum Ketatanegaraan |
Divisions: | Pasca Sarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Editor UAJY |
Date Deposited: | 04 Oct 2016 07:42 |
Last Modified: | 19 Oct 2018 00:54 |
URI: | http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10454 |
Actions (login required)
View Item |